Klandesa Logo

Aplikasi APBDes: Penganggaran, SPP, dan Buku Kas Umum dalam Satu Alur

Pengelolaan keuangan desa menuntut ketertiban dari penganggaran sampai pertanggungjawaban. Klandesa mencatat APB Desa, DPA, SPP, dan Buku Kas Umum menurut Permendagri 20/2018, dengan pengaman yang mencegah belanja melampaui pagu.

Masalah yang dibantu selesaikan

Belanja melampaui pagu tanpa disadari

Di Klandesa, belanja tidak bisa melebihi pagu anggaran, sehingga kelebihan terdeteksi sebelum tercatat.

Laporan disusun ulang dari nol

Transaksi yang dicatat sepanjang bulan menjadi bahan Buku Kas Umum dan pelaporan, tanpa rekap manual terpisah.

Anggaran terlepas dari perencanaan

Anggaran dihubungkan dengan kegiatan RKP Desa dan diberi penanda tujuan SDGs, sehingga jelas program mana yang dibiayai.

Yang bisa Anda kerjakan

  • APB Desa awal dan perubahan

    Susun APB Desa awal maupun perubahan, lengkap dengan DPA, mengikuti Permendagri 20/2018.

  • SPP dan Buku Kas Umum

    Catat permintaan pembayaran dan transaksi kas desa dalam Buku Kas Umum.

  • Pagu yang menjaga belanja

    Belanja tidak bisa melebihi pagu, dan bulan berjalan dapat ditutup setelah pencatatan selesai.

  • Penanda belanja SDGs

    Kas dan belanja dapat ditandai ke tujuan SDGs untuk membaca arah pembangunan desa.

  • Kalender kepatuhan

    Tenggat laporan wajib per tahun anggaran lengkap dengan status otomatis dan pengingat.

  • Hak akses menurut peran

    Pencatatan keuangan dibatasi untuk akun yang berwenang, dengan jejak audit tindakan tulis.

Alur kerjanya

  1. Susun APB Desa

    Masukkan pagu pendapatan dan belanja, lalu hubungkan dengan kegiatan hasil perencanaan.

  2. Catat SPP dan transaksi

    Setiap pencairan dan transaksi dicatat ke Buku Kas Umum selama tahun berjalan.

  3. Tutup bulan dan laporkan

    Tutup bulan setelah pencatatan lengkap, lalu gunakan datanya untuk pelaporan desa.

Pertanyaan umum

Apakah aplikasi ini mengikuti Permendagri 20/2018?

Ya. Modul APB Desa menyusun APB Desa awal dan perubahan, DPA, SPP, dan Buku Kas Umum menurut Permendagri 20/2018.

Apakah belanja bisa melebihi pagu anggaran?

Tidak. Belanja yang melampaui pagu tidak dapat dicatat, dan bulan yang sudah selesai dapat ditutup.

Apakah data keuangan terhubung dengan perencanaan desa?

Ya. APB Desa dihubungkan dengan kegiatan RKP Desa, dan belanja dapat ditandai ke tujuan SDGs.

Berapa biaya dan apakah bisa dicoba dulu?

Paket Lengkap Rp3.500.000 di awal, sudah termasuk tahun pertama, lalu Rp100.000 per bulan mulai tahun ke-2. Semua fitur termasuk dalam satu paket, dan setiap desa baru mendapat trial gratis 14 hari.

Topik terkait

Lihat semua fitur Klandesa atau baca solusi untuk pemerintah desa.